Nadiem Anwar Makarim

Kejaksaan Agung membuka penyelidikan dugaan korupsi program pengadaan perangkat digitalisasi pendidikan (laptop Chromebook) di Kemendikbudristek TA 2019-2023 dengan nilai anggaran mendekati Rp 10 triliun. Kebijakan penggunaan perangkat berbasis Chrome OS diduga berasal dari perintah Nadiem. [Wikipedia EN]

Nadiem diperiksa sebagai SAKSI di Gedung Jampidsus Kejaksaan Agung, Jakarta, terkait pengadaan laptop Chromebook Kemendikbudristek 2019-2022. [Kompas, 4 Sep 2025]

Nadiem kembali menjalani pemeriksaan sebagai saksi. [Wikipedia EN]

Kejaksaan Agung MENETAPKAN NADIEM (inisial NAM) SEBAGAI TERSANGKA KELIMA kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dirdik Jampidsus Nurcahyo Jungkung Madyo menyebut estimasi kerugian negara sementara Rp 1,98 triliun (masih dihitung BPKP). Nadiem langsung ditahan 20 hari di Rutan Salemba (4-23 September 2025). [Kompas, detik, Antara]

Melalui tim kuasa hukumnya, Nadiem mengajukan gugatan PRAPERADILAN ke PN Jakarta Selatan atas penetapan tersangka dan status penahanannya, dengan dalih tidak ada dua alat bukti sah (kerugian negara belum diaudit BPKP/BPK). [Wikipedia EN, Kompas]

Sidang kedua praperadilan Nadiem di PN Jakarta Selatan. Istri (Franka Franklin) serta orang tuanya (Nono Anwar Makarim dan Atika Algadri) hadir. Nadiem saat itu menjalani pemulihan pascaoperasi wasir sehingga penahanannya ditangguhkan. [Tempo]

Hakim PN Jakarta Selatan I Ketut Darpawan MENOLAK gugatan praperadilan Nadiem; penetapan tersangka oleh Kejagung dinyatakan SAH dan tetap berlaku. [Adatah/Kompas]

Berkas perkara dan surat dakwaan Nadiem dkk dilimpahkan Kejagung ke JPU; Nadiem diperiksa kembali sebagai tersangka. [CNN Indonesia, Times Indonesia]

KPK menyatakan Nadiem masuk daftar CALON TERSANGKA kasus dugaan korupsi pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek; penyelidikan KPK dilimpahkan/dikoordinasikan ke Kejaksaan Agung karena irisan kuat dengan perkara Chromebook (keduanya pada periode kementerian yang sama). [Antara, CNN Indonesia, Tirto, 20-21 Nov 2025]

Berkas dan surat dakwaan empat terdakwa (termasuk Nadiem) dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat. [Kompas TV]

Sidang perdana pembacaan DAKWAAN di Pengadilan Tipikor Jakarta: Nadiem didakwa merugikan keuangan negara Rp 2,18 triliun dan diduga menerima Rp 809,59 miliar dari PT AKAB melalui PT Gojek Indonesia. Dakwaan menyebut perbuatan bersama-sama dengan Ibrahim Arief, Mulyatsyah, Sri Wahyuningsih, dan Jurist Tan (buron). [Kompas.id, Liputan6]

JPU Roy Riadi menyebut program Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) yang dijalankan dengan Chromebook TIDAK memberikan program belajar bagi siswa; kebijakan berubah dari UNBK ke AKM dan dinilai gagal di daerah-daerah. [CNN Indonesia]

Di persidangan, saksi Jumeri, Sutanto, dan Hamid Muhammad mengaku menerima gratifikasi (Rp 100 juta, Rp 50 juta, Rp 75 juta) dari Mulyatsyah/Sri Wahyuningsih. Kuasa hukum Nadiem mengadukan gratifikasi itu ke KPK karena Kejaksaan dinilai tidak menindaklanjuti. [Liputan6/Antara]

Nadiem tiga kali mengajukan pengalihan/penangguhan penahanan karena sakit. Hakim mengabulkan penangguhan dengan syarat antara lain DILARANG membuat konten di media sosial. [Antara, Liputan6]

Vonis dua eks anak buah Nadiem: Mulyatsyah (eks Direktur SMP) divonis 4,5 tahun penjara dan Sri Wahyuningsih (eks Direktur SD) divonis 4 tahun penjara dalam kasus yang sama. Kejaksaan Agung TIDAK mengajukan banding atas kedua vonis ini. [Kompas, Tempo, Hukumonline, Tirto]

Majelis hakim mengabulkan pengalihan status penahanan Nadiem dari tahanan rutan menjadi TAHANAN RUMAH. [Tempo, InvestorTrust]

Sidang TUNTUTAN: JPU menuntut Nadiem 18 tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsider 190 hari, serta uang pengganti Rp 809.596.125.000 dan Rp 4.871.469.603.758 (total sekitar Rp 5,68 triliun) subsider 9 tahun penjara. Nadiem menyebut tuntutan itu 'lebih besar dari pembunuh dan teroris'. [Antara, detik, Tempo]

VONIS TINGKAT PERTAMA di Pengadilan Tipikor Jakarta (Ketua Majelis Purwanto S. Abdullah): NADIEM DIVONIS 10 TAHUN PENJARA, denda Rp 1 miliar subsider 190 hari, dan uang pengganti Rp 809.597.125.000 subsider 5 tahun. Dakwaan primer tidak terbukti; ia dinyatakan bersalah atas dakwaan subsider (Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Tipikor). Satu hakim anggota (Andi Saputra) DISSENTING OPINION minta Nadiem dibebaskan. Hakim menolak tuntutan uang pengganti Rp 4,87 triliun dan menyarankan penuntutan lewat jalur TPPU. Nadiem menyatakan banding. [Kompas, Tempo, BBC, CNN]

Nadiem resmi mendaftarkan BANDING ke PN Jakarta Pusat (1 Juli 2026, tercatat dalam Akta Permohonan Banding No. 50/Akta.Pid.Sus/TPK/2026/PN Jkt.Pst); JPU juga mengajukan banding (2 Juli 2026). Nadiem juga melaporkan 4 hakim yang mengadilinya ke Komisi Yudisial (KY). [detik, Kompas, AFU.id]

Tim kuasa hukum Nadiem menyerahkan memori banding ke PN Jakarta Pusat. [IDN Times, Suara.com]

Komisi Yudisial mengungkap dugaan sementara pelanggaran etik hakim dalam perkara Nadiem Makarim (dan Andrie Yunus). [detik]

Sidang banding perdana di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta - terbuka untuk umum, diketuai Subachran Hardi Mulyana dengan hakim anggota Catur Iriantoro dan Hotma Maya Marbun. Hakim mengabulkan sebagian permintaan Nadiem untuk memeriksa ulang 4-5 saksi/ahli tambahan. [Antara, detik, Tempo, Hukumonline]

Sidang banding lanjutan: saksi Andre Soelistyo (Dirut PT AKAB/PT GoTo 2015-2023) bersaksi dan membantah Nadiem sebagai beneficial owner; Nadiem menegaskan uang Rp 809 miliar kembali ke rekening PT AKAB dan ia tidak menerima manfaat. [Liputan6]

Putusan banding Ibrahim Arief (Ibam), konsultan teknologi Kemendikbudristek: vonisnya DIPERBERAT dari 4 tahun menjadi 5 tahun penjara, denda Rp 500 juta, dan uang pengganti Rp 5 miliar. Ia mengajukan kasasi pada 14 September 2026. [Kompas, detik, Antara, CNN Indonesia]

PUTUSAN BANDING NADIEM di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta: majelis hakim MENGURANGI hukuman dari 10 tahun menjadi 9 tahun penjara. Hakim menyatakan tidak ada alasan pembenar dan pemaaf bagi Nadiem. Nadiem hadir didampingi keluarga dan disambut puluhan pengemudi ojek online. (Hukuman pada tingkat banding ini baru dilaporkan detikNews saat berita disusun; rincian denda/uang pengganti pada tingkat banding belum banyak diberitakan.) [detik, Antara, SINDOnews, Republika]